Menpan-RB Sebut CPNS di IKN Harus Punya Kompentensi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas berharap agar ke depan seleksi ASN termasuk CPNS, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik.

Seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) direncanakan tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, tetapi harus melalui seleksi ketat untuk mendapat talenta-talenta yang terpilih.

“ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah,” ujar Anas usai pertemuan dengan Mensesneg di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Selain itu, CPNS dan PPPK yang direkrut harus memiliki kompetensi tambahan literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

Adapun proses pemindahan IKN pada 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System.

Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN.

“Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” imbuh Anas.

Dirinya bersama Mensesneg Pratikno juga telah membahas berbagai perkembangan dalam penyusunan skenario perpindahan PNS ke Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa topik yang didiskusikan Bersama adalah tunjangan pionir, seleksi ASN, hingga infrastruktur di IKN.

Penerapan Infrastruktur

“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” ungkapnya.

Pembahasan berikutnya adalah penerapan infrastruktur berbasis teknologi di IKN. “Begitu juga kita mendiskusikan bagaimana sistem atau infrastuktur teknologi terkait dalam rangka mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ada di IKN,” ia menambahkan.

Menurut dia, penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE. “IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia,” pungkas Anas.